Peraturan

Undang-Undang:

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah:

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Kabuaten Sinjai Pada Bidang Pendidikan Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kepada Mahasiswa Brprestasi

 

Peraturan Presiden :

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
• Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 

Peraturan Menteri:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
• Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
• Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai Dosen pada SKP
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Dosen
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerpan Standar Pelayanan
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
• Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

 

Keputusan Menteri :

• Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 195/M/Kp/IV/2015 Tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
• Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 195/M/Kp/2015 Tentang Penetapan Logo Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
• Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 144/M/Kp/IV/2015 Tentang Perubahan Nama Domain Kementerian Riset dan Teknologi
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
• Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 223 /U/1998 Tentang Kerjasam Antar Perguruan Tinggi

Instruksi Menteri:

• Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

Surat Keputusan Dirjen:

• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 25/DIKTI/Kep/2014 Tanggal 30 Juni 2015 Tentang Panduan Umum Pengenlan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No:34/DIKTI/Kep/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No:08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No:184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No:08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan / atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi

Edaran

• Surat Edaran Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan Nomor:01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Perihal Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa
• Surat Edaran Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan Nomor: 6301/E3/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Perihal Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Periode kedua Bulan September 2015
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor:4798/E.E2.3/KL/2015 Tanggal 23 Juni 2015 Perihal Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi
• Surat Edaran Menristek dan Dikti Nomor 105/M/SE/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015 Perihal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Surat Edaran Menristek dan Dikti Nomor 01/M/SE/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 1765/E.E2.3/KL/2015 Tanggal 25 Februari 2015 Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi “Non-Aktif”
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 1229/E2.3/T/2015 Tanggal 10 Februari 2015 Perihal Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 145/E.E2/KL/2014 Tanggal 09 Januari 2015 Perihal Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 Tanggal 31 Desember 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS
• Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 970/E.E3/IJ/2014 Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Penandatanganan ljazah dan Transkrip Akademik Lulusan Program Pascasarjana
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor : 8319/E2.3/KL/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 Perihal Pelaporan Akademik dan Sanksi
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor : 8414/E.E2.3/KL/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Pelaporan Akademik dan Sanksi
• Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 888/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
• Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 887/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penjelasan tentang Linieritas Ilmu
• Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan Pada Dikti
• Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama NO. 6761/E2.2/KL/2014 Tentang Mekanisme pengajuan usulan pendirian perguruan tinggi baru, perubahan bentuk dan pembukaan prodi baru
• Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 529/E.E3/DT/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
• Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana
• Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
• Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 576/E/HK/2013 Tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
• Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1258/E.E3/DT/2013 Tentang Uji Kompetensi dan Format Sertifikat Kompetensi
• Lampiran Surat Edaran Nomor 1258/E.E3/DT/2013 Tentang Uji Kompetensi dan Format Sertifikat Kompetensi
• Surat Dirjen Dikti Nomor: 527/E.E3/AK/2013 Perihal Klarifikasi Akreditasi Poltekkes
• Edaran Menpan & RB Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
• Edaran Menpan & RB Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Alamat email Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah
• Edaran Menpan & RB Nomor : B/1743/M.PAN.RB/5/2013 mengenai Penjelasan Hak Pensiun PNS
• Edaran Direktur Lemkerma No 1897/E2.3/T/201 Tanggal 20 Maret 2013 mengenai Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
• Edaran Dirjen DIKTI No 160/E/AK/2013 Tanggal 01 Maret 2013 mengenai Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
• Edaran Sekretaris Ditjen Dikti Nomor 0823/E1.2/PL/2013 tanggal 26 Februari 2013 Perihal Pelaporan Data
• Edaran DIKTI Nomor: 154/E/KP/2013 mengenai Guru Besar Tidak Tetap
• Edaran DIKTI No: 1287/E/T/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
• Edaran Dirjen Dikti No:1061/E/T/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
• Edaran DIKTI Nomor 23327/A4.5/KP/2009 Perihal Penegasan Dari Aspek Kepegawaian Tentang Dosen Yang Tugas Belajar Dan Kaitannya Dengan Sertifikasi Dosen
• Edaran DIKTI Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
• Edaran DIKTI Nomor 29253/A4.5/KP/2010 PerihalPembayaran Tunjangan Profesi Bagi Dosen Yang Studi Lanjut Dengan Biaya Sendiri (Swadana)
• Edaran Direktur Ditendik Nomor 2899.1/E4.1/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Nomor Induk Dosen Nasional
• Edaran Direktur Ditendik Nomor 1130/E4.1/2012 Tanggal 13 April 2012 Perihal Pengajuan NIDN Baru dan Perubahan Data Dosen
• Edaran Direktur Ditendik Nomor 1293.1/E4.1/2012 Tanggal 25 April 2012 Perihal Pengajuan NIDN Baru
• Edaran DIKTI No: 1287/E/T/2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
• Edaran Dirjen Dikti No:1961/D/T/2009 Tanggal 03 Nopember 2009 Tentang Pemberhentian Sementara Alih Kelola PTS
• Edaran Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007 Perihal Larangan Kelas Jauh

Buku Panduan/Pedoman

• Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014 Direktorat Pembelajaraan dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi
• Pedoman Program Bantuan Dana Untuk Kegiatan Kemahasiswaan (Ko Dan Ekstra Kurikuler) Tahun 2014
• Pedoman Umum Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT)Tahun 2014
• Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Tahun 2013
• Pedoman Bidikmisi Tahun 2012
• Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2014
• Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan 2015